UNCP Palopo Resmi di Gugat Mahasiswa di 2 Peradilan

  • Whatsapp

Bataragurunews.com–Sebanyak 15 Advokat dari Law Firm REI Associates menyatakan kesiapannya,  mendampingi 6 Dari 17 Mahasiswa yang diberi sanksi skorsing oleh petinggi kampus Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP).

Hal tersebut dikatakan langsung, Muhammad Egar saat ditemui di Tribun Lapangan Pancasila, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Rabu (26/2/2020) siang tadi.

“Dalam kasus ini, 15 advokat siap membantu kami,untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke pengadilan,” ujar Egar.

Semantara itu, Direktur Law Firm Rei Associates, Ronal Efendi mengatakan, layangan skorsing, dianggap telah menciderai mahasiswa untuk mendapatkan hak pendidikan.

“Secara hukum, pihak kampus telah melanggar Pasal 31 UU 1945, dimana setiap warga negara wajib Mendapatkan pendidikan dan Pengajaran” tegasnya.

Lanjut, pihaknya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Palopo dengan nomor perkara : 8/PDT.G/2020/PN Plp Tanggal 25 Februari 2020 dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar bernomor perkara 15/G/2020 TUN Mks, pada Senin 24 Februari 2020 lalu.

“Sebagai advokat yang berada pada garis kebenaran, akan menggaungkan gerakan, dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menuntaskan masalah ini,Agar Para Mahasiswa Mendapatkan Keadilan” ujar Ronal dengan lantang.

Untuk menambah kekuatan, dirinya menjalin koordinasi dengan sejumlah lembaga bantuan hukum, diantaranya LBH Bhakti Keadilan Jeneponto, LBH Prasasati Nusantara Jaya, LBH Rakyat Indonesia dan beberapa lembaga lainnya, termasuk di Luwu raya dan Makassar.

“Untuk saat ini masih kita masih menurunkan kekuatan Law Firm REI Associates sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan penambahan bisa mencapai 20 advokat,” tutupnya.

Pihaknya juga telah melakukan pelaporan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Komnas HAM, Ombusmand RI serta LL DIKTI Wilayah IX Sulawesi.

Sebelumnya, kasus tersebut sempat dibawa oleh para mahasiswa ke DPRD Palopo, namun tidak menemui titik terang. Mencuatnya kasus tersebut, bermula saat Mahasiswa UNCP yang menamakan diri Rakyat UNCP Bersatu (Rakus), menuntut transparansi anggaran Sistem Pembayaran Tunggal (SPT) kepada pihak kampus, pada Kamis 28 November 2019 lalu.

Namun, aksi demonstrasi yang di komandoi oleh Muhammad Egar bersama rekannya tidak membuahkan hasil, memaksa mereka memblokade gedung rektorat selama enam hari, namun berhasil dibubarkan paksa oleh pihak kemanan kampus bersama aparat kepolisian.

Hingga pada Kamis 16 Januari 2020, pihak kampus telah mengeluarkan surat penyampaian skrosing kepada 17 mahasiswa. Dan pada Selasa 21 Januari 2020, para mahasiswa resmi diberikan skorsing berdasarkan Tim Komisi Disiplin

RL



Pos terkait