Nasional

Pemalsuan Berkas Pengunduran Diri Dan Tandatangan 22 Petani Luwu Timur Sebut “Risna Dan Oknum Koperasi Caryata”.

Luwu Timur – Aksi Pernyataan SikapM ahasiswa Peduli Rakyat (Mapera) Makassar, Sulawesi Selatan meminta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui aksi demo unjuk rasa yang  digelar puluhan mahasiswa yang tergabung di Mapera pada Rabu (21/10/2020).

Aksi ini berdasarkan permasalahan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Dimana Sebanyak 32 petani dinyatakan mundur oleh dinas Pertanian kabupaten Luwu Timur dengan melayangkan surat ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) secara sepihak.

Secara tidak langsung, Hal ini tentu telah merugikan para petani dan pihak yang telah bersusah payah membuka akses untuk kepentingan dan kesejahteraan petani sawit di Bumi Batara Guru.

Ermen bertindak sebagai Jenderal Lapangan menjelaskan dari data dikantonginya bersama rekan-rekan aktivis di Mapera, hal ini dilakukan secara sepihak aduan berkas 32 tanda tangan petani dari dugaan oknum koperasi saingan yang diduga telah disodorkan oleh oknum salah satu pegawai dinas pertanian Luwu Timur tanpa ada paraf dari Kabid perkebunan.

“Parahnya lagi tanpa terlebih dahulu konfirmasi kepada pihak koperasi pengusul dalam hal ini KSU Agro Mandiri Utama. Dari data yang kami ketahui oknum tersebut yaitu Nasmasriati atau Bidan Nur dari pihak Koperasi Caryata dan Risna selaku pegawai Dinas Pertanian Luwu Timur. Ada apa ini iya kan?,”terang. Minggu (18/10/2020)

Dijelaskan Ermen adapun tuntutan Mapera diantaranya Dinas Pertanian untuk segera merealisasikan anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) agar petani dapat segera bekerja.

Dan Meminta kepada Inspektorat Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk memeriksa semua dugaan dokumen palsu pernyataan pengunduran diri petani yang diajukan kepada BPDP-PKS.

“Mapera juga Meminta kepala Dinas Pertanian Luwu Timur segera diganti karena tidak mampu bekerja secara profesional. Dimana, lahan petani yang sudah dilegalkan oleh BPDP-KS ternyata diverifikasi ulang oleh dinas pertanian Luwu Timur,”terangnya.

Dalam rangka keberlanjutan produksi pertanian, dalam hal ini kelapa sawit, pemerintah melakukan program peremajaan tanaman sawit melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Program PSR merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap yang dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP)

Anggaran Rp 2,5 triliun sudah dikucurkan oleh pemerintah, dengan luas lahan 98.935 hektare yang ada di Indonesia. (Tim***)

Related posts

Pospera Seruduk Bawaslu Lutim Terkait Pelanggaran Pilkada.

admin

Amir Alfredo Dipolisikan. Pospera Lutim : Sekalian Lakukan Tes Urin Pak Polisi.

admin

Layak Menjadi Inspirator, KSU KAMU Bawa Pulang Penghargaan Dari Gamal Institute.

admin